Transformasi digital Indonesia tengah menghadapi tantangan baru. Infrastruktur, kebijakan, dan inovasi kini bukan lagi sekadar agenda teknologi, melainkan bagian dari kepemimpinan digital nasional yang menentukan arah pengelolaan data, sistem, dan perubahan ke depan. Isu inilah yang menjadi perhatian dalam diskusi panel DGov Digital Nation Forward 2025, ketika regulator, perencana pembangunan, pakar, dan industri duduk bersama membahas masa depan kedaulatan digital Indonesia.

Dipandu oleh Dr. Editha Praditya Duarte, S.Sos., MIS., MA. dari Universitas Pertahanan RI, diskusi panel bertajuk “Digital Leadership Excellence: Policy, Governance, and Tech Solutions for Indonesia’s Digital Future” menghadirkan pandangan lintas sektor, mulai dari keamanan siber hingga tata kelola kecerdasan artifisial (AI). Para panelis pemerintah yang berasal dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Komunikasi dan Digital membahas arah dan kesiapan Indonesia dalam memimpin era digital.

Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si. selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membuka diskusi dengan peringatan tegas: ancaman terhadap ruang siber nasional bukan hanya meningkat, tetapi juga semakin canggih.

“Keamanan siber bukan urusan teknis semata, tapi soal kedaulatan,” ujarnya. Ia menambahkan, tanpa sistem pertahanan digital yang kuat, data nasional bisa menjadi pintu masuk bagi ketergantungan baru.

Dalam kerangka pembangunan nasional, Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc., Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas menekankan bahwa transformasi digital harus menjawab kesenjangan struktural. Ia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi digital tak boleh meninggalkan mereka yang belum terkoneksi.

“Digitalisasi bukan hanya inovasi, tapi inklusi. Tantangan kita adalah memastikan seluruh masyarakat ikut dalam arus perubahan,” jelasnya.

Dari sisi orkestrasi kebijakan, Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc., Kepala Badan Teknologi, Data dan Informasi Kementerian Sekretariat Negara menekankan pentingnya integrasi lintas kementerian dan lembaga. “Setiap inisiatif digital pemerintah harus saling terhubung dan mengacu pada satu visi yang sama,” ucap Gogor.

Ia menggambarkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai digital nerve center, pusat koordinasi yang mengubah data menjadi keputusan strategis melalui analitik dan AI yang terintegrasi.

Selanjutnya, dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Aries Kusdaryono, Ph.D. menyoroti kebutuhan tata kelola yang etis di tengah percepatan adopsi AI di pemerintahan. Pemerintah kini tengah merampungkan Peta Jalan AI Nasional 2025–2029 untuk memastikan teknologi ini digunakan secara aman dan bertanggung jawab.

Ir. Dito Eka Cahya, Ph.D., Executive Chairman AI Forum Indonesia, menghadirkan sudut pandang strategis mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam layanan publik. Menurutnya, AI mampu meningkatkan efisiensi birokrasi hingga 300 persen dan menekan defisit anggaran, namun tanpa tata kelola yang matang, risiko bias dan penyalahgunaan justru meningkat.

“Kepemimpinan digital berarti memahami batas antara efisiensi teknologi dan tanggung jawab sosial,” ujarnya.

Selain para regulator dan pakar pemerintah, pada diskusi panel ini juga hadir para praktisi teknologi yang turut memberikan pandangannya dari sisi industri.

Benny Sumitro, Cloud & IT Director PT Datacomm Diangraha, menegaskan peran swasta dalam mempercepat transformasi digital pemerintah. Ia menjelaskan bagaimana kolaborasi publik–swasta bisa menciptakan infrastruktur digital berdaulat, melalui layanan cloud nasional yang aman dan tersertifikasi.

Sementara itu, Willy Sabry dari Nokia Solutions and Networks menekankan pentingnya kesiapan jaringan sebagai tulang punggung ekosistem digital.

“Kedaulatan digital tak mungkin tercapai tanpa jaringan yang aman, reliabel, dan siap menghadapi ancaman baru seperti komputasi kuantum,” ujarnya.

Perbincangan lintas perspektif ini menegaskan bahwa kepemimpinan digital nasional tidak hanya dibangun dari kebijakan, tetapi juga dari kolaborasi nyata antara pemerintah, industri, dan masyarakat.